Header Ads

Golkar Rapat Maraton Sikapi Kasus Setnov, Ini Hasilnya


BANTENPERSPEKTIF.COM, NASIONAL--Partai Golkar kembali disibukan dengan masalah yang mendera Setya Novanto pasca ditetapkannya ia sebagai tersangka kasus E-KTP beberapa hari lalu. Mulai DPP, tingkat propinsi hingga kabupaten dan kota menggelar rapat pimpinan.

Tak terkecuali DPD Golkar Kabupaten Serang. Mereka pun menggelar rapat tertutup pimpinan untuk menyikapi masalah Setnov tersebut. Informasi yang didapatkan BantenPerspektif.Com, rapat yang digelar pada Jumat (21/7/2017) salah satunya membahas hasil rapat plen DPP Golkar:


Berikut ini tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar: 
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. 

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa. 

Baca Juga:
Seleksi Bawasda Banten Dimulai 24 Juli 2017
Sebelum Diblokir, Netizen Ramai-Ramai Blokir Akun Twitter Jokowi


4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto. 

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar. 

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal. 

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan.

Seperti diketahui, Setnov telah ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Setnov masih bisa memimpin DPR RI sampai ada ketetapan pengadilan. Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim mengatakan bahwa DPD mengikuti hasil keputusan DPP. "Kita ikut pada keputusan DPP," kata Fahmi usai rapat pimpinan.

Redaksi BantenPerspektif.Com
Powered by Blogger.