Post views: counter

Header Ads

Parlemen dan Pemkot Tangsel Godok Raperda Pelayanan Publik

PEMBAHASAN RAPERDA -- DPRD dan Pemkot Tangerang Selatan sedang membahas Raperda tentang Pelayanan Publik, Rabu (13/9/2017.


BANTENPERSPEKTIF.COM, TANGSEL --- Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Publik. Raperda ini merupakan delegatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Demikian dikatakan Kunti, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan saat ditemui disela-sela acara Forum Group Discussion (FGD) tentang finalisasi Naskah Akademik (NA) Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (13/9/2017).

Kunti mengatakan, pelayanan publik di Kota Tangsel sudah cukup bagus, tetapi perlu adanya regulasi untuk menjelaskan bagaimana penerapan standar operasional, norma, dan prosedur pelayanan publik di Kota Tangsel. 

Menurutnya, dalam pelayanan publik yang harus terpenuhi itu tidak lepas dari tiga aspek yaitu personal meliputi penyelenggara, organisasi pelaksananya, kemudian proses dan prosedur.

“Nah untuk proses dan prosedur ini diperlukan adanya satu regulasi. Dan Raperda Pelayanan Publik ini merupakan salah satu arah kebijakan atau payung hukum terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Tangerang Selatan,” katanya.

Kunti menjelaskan, pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan dalam penyusunan raperda, saat ini prosesnya baru menyusun dan menyiapkan naskah akademik, dan ini sedang disempurnakan untuk kelengkapan data-data empiris maupun kajiannya. 

Karena di dalam naskah akademik  tidak hanya bicara masalah delegatif atau hanya mengikuti turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , tapi raperda tersebut harus ada muatan lokalnya yang mau kita angkat untuk ke depan di Tangerang Selatan.

“Draf raperda harus sesuai dengan NA. Dan NA itu tidak  bicara turunan saja, seperti  tekstual di perundang-undangan. Tapi bagaimana muatan-muatan lokal  menjadi karakteristik di Kota Tangsel sehingga nantinya di dalam pelayan publik  akan berkesinambungan,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Kunti, Pemkot di dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red) mengingatkan agar supaya hal itu menciptakan Smart City. "Smart City itu ya terkait dengan Smart Living, dan smart living itu terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan publik seperti smart sarana-prasarananya, smart informasi, dan smart teknologi," jelasnya. 

Sementara itu, Sri Lintang Rosi Aryani, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel, mengatakan, Raperda Pelayanan Publik diperlukan agar hak masyarakat bisa dipenuhi dengan baik. 

Dengan terus meningkatnya pelayanan publik, kata dia, maka indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat. “Apalagi pelayanan publik merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikannya,” imbuhnya.

Penulis: Sucipto
Editor: Karnoto


BACA JUGA:

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.