Post views: counter

Header Ads

Sumringah, Parlemen Banten Dibackup Kejati Soal Hukum

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah dan Kajati Provinsi Banten, Agoes Djaya menandatangani Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kejati Provinsi Banten Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di GSG Sekretariat DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (5/9/2017).

BANTENPERSPEKTIF.COM, KOTA SERANG --- Parlemen di DPRD Propinsi Banten sepertinya bisa lega karena untuk ke depan mereka bisa mendapatkan bantuan hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Propinsi Banten. Bantuan hukum ini tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kejati Banten, yang telah ditandatangani pada Selasa (5/9/2017).

Penandatangan dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten, Agoes Djaya dengan disaksikan langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni, Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deni Hermawan, Kabag dan Kasubag di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Menurut Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Provinsi Banten, tujuan penandatanganan kerja sama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan penyelamatan keuangan atau kekayaan dan aset, peningkatan kompetensi teknis penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan sosialisasi.

"Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada Kejati, karena Kejati Provinsi Banten saat ini sudah menjadi pengacara negara untuk DPRD. Kami juga berharap setelah penandatangan ini ada komunikasi yang baik antara DPRD dengan Kejati,"ujar Asep menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Kajati Provinsi Banten, Agoes Djaya mengatakan, Kejati bersedia memberikan bantuan hukum kepada DPRD. "Selagi ada permintaan dari DPRD Provinsi Banten, Kejati Provinsi Banten siap membantu penanganan hukum. Termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara,"kata Agoes.

Sumber: Press Release Humas DPRD Banten
Editor: Karnoto

BACA JUGA:

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.