Post views: counter

Header Ads

Di Hadapan Bupati dan Walikota, Ini yang Dikatakan WH



BANTENPERSPEKTIF.COM, CILEGON --- Gubernur Banten, Wahidin Halim berharap tak ada lagi pejabat di Banten yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu kepala daerah di Banten harus senantiasa konsisten  dengan komitmen,

“Mudahan-mudahan kejadian OTT (operasi tangkap tangan-red)  kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala daerah ada di Banten yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi Gubernurnya. Soalnya, kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur,” ungkap Wahidin.

Politisi Partai Demokrat ini memberikan apresiasi kepada pimpinanKPK dan Tim Satuan Tugas Koordinasi Upaya Pencegahan Korupsi (Satgas Korsupgah) yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah di Banten dalam mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. Maka dengan itu, saya minta KPK terus mendampingi biar kita aman," ujar Gubernur Wahidin saat membuka  Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten 2017’ di  Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Hadir dalam pertemuan tersebut  diantaranya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Tangerang  Ahmed  Zaki Iskandar, Walikota Tangerang  Arief R. Wismansyah dan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel)  Airin Rachmi Diany, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD),  para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Banten.

Untuk menghindari tertangkapnya kepala daerah Pemprov Banten telah menandatangani komitmen bersama tentang anti korupsi pada 12 April 2016 lalu, "Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang disaksikan Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten, telah sepakat menandatangi komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Banten, yang mengakomodir kepentingan publik, dan bebas intervensi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta menyebutkan Pemprov Banten sudah memiliki strategi untuk memberantas korupsi. Terdapat 82 poin strategi yang diterapkan Pemprov untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kita memiliki 82 aksi strategi pencegahan korupsi. Itu sudah kita lakukan sejak awal tahun, dan sudah terealisasi 69 aksi di antaranya, atau dengan prosentase 84 persen sudah terlaksana,” ungkapnya.

Menurut Sekda, implementasi aksi itu tidak mudah dilaksanakan. Maka  tak heran, aksi strategi itu belum dapat terwujud sepenuhnya. “Ada aksi strategi yang perkembangannya cepat, namun ada pula yang lambat,” ucapnya. Pada rakor ini delapan  kepala daerah melakukan dialog dengan KPK dan menyampaikan apa saja rencana aksi yang sudah dan akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Sumber : Press Release
Editor : Karnoto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.