Header Ads

Fraksi PKS Beberkan 4 Isu Strategis di Banten



BANTENPERSPEKTIF.COM, KOTA SERANG --- Empat isu strategia harus menjadi prioritas Gubernur Banten. Keempat isu tersebut adalah buruknya tata kelola pemerintahan, buruknya infrastruktur, buruknya sarana dan prasarana pendidikan serta buruknya sarana prasarana kesehatan.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Propinsi Banten, Senin (23/10/2017). Menurut Sanuji, buruknya tata kelola pemerintahan akan berdampak terhadap pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

"Sedangkan buruknya infrastruktur akan berdampak pada perekonomian," kata Sanuji. Sementara buruknya sarana prasarana pendidikan akan berdampak pada kualitas sunber daya manusia.

Dan buruknya sarana prasarana kesehatan akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. "Untuk menyelesaikan empat isu strategis tersebut  diperlukan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota se-Banten," katanya.

"Hal itu  menjadi penting bagi Pemprov  Banten karena berfungsi sebagai pembina sekaligus pelayan bagi pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Menurutnya,  buruknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten akan berdampak terhadap buruknya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.

Buruknya kualitas infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses ekonomi masyarakat. Ujar Sanuji, Senin (23/10/2017).

Untuk itu, kata Sanuji, Fraksi PKS mendukung penuh supaya Gubernur Banten dapat mewujudkan  target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten.

Sementara itu,  Sekretaris Fraksi PKS Tuti Elfita, mengatakan perlu ada penajaman visi dan misi terkait Akhlakul Karimah di dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022.

"Perlu ada turunan sampai ke program beserta indikatornya.  Sehingga misi akhlakul karimah dapat  terukur secara kuantitatif," kata Tuti.

Menurutnya, masing-masing OPD dilingkungan Pemprov Banten perlu membuat sinkronisasi program dengan perda yang ada atau yang sedang dalam pembahasan sehingga memiliki landasan hukum di RPJMD tahun 2017-2022.

"Misal dengan Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga yang saat ini sedang dibahas," kata anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten ini.

Sumber : Press Release
Editor : Karnoto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.