Header Ads

Indonesia Antara Ada dan Tiada



Ramainya pembahasan Indonesia Akan Bubar pada Tahun 2030 harusnya dimaknai positif sebagai alarm.
Oleh : Nurul Candrasari

Terlepas dari maraknya sebuah novel yang berjudul Ghost Fleet karya fiksi dari PW Singer dan August Colei, dimana ada episode Indonesia sudah tiada pada tahun 2030,  akhirnya menggelitik saya untuk sedikit memikirkan negara Indonesia sebagai sebuah entiti yang eksistensinya harus nyata dan terus ada.

Selain itu, saya mencoba menanggapi kerisauan negara ini akan bubar pada 2030. Seharusnya wajib hukumnya dimaknai secara positif, sebagai alarm untuk kita menjaga keutuhan negara ini. Paradoks Indonesia (2017), Indonesia mengalami bahaya besar dari sisi geopolitik kawasan (proxy war China vs USA), di mana berdampak  ke negeri ini yang menjadi "planduk" yang akan mati ditengah  ketimpangan dan kemiskinan rakyat di negeri ini antara lain telah terjadi

■ Oligarkhi Ekonomi
■ Invansi Ekonomi Asing

Dan apabila  dua hal tersebut yaitu oligarkhi ekonomi dan invansi ekonomi terjadi  terlalu besar, dan lain sebagainya ini akan melumpuhkan negara  dalam waktu dekat. Dan jika kepemimpinan nasional lemah maka bukan tidak mungkin akan terjadi bubarnya negara ini.

Mungkin sedikit  mencermati konsep negara bubar.  Sekilas dalam mencermati sebuah negara  bubar mungkin dapat  disaksikan dalam penghujung abad lalu kisah Uni Soviet dan bubarnya negara - negara Barat.

Di masa lalu hal itu juga terjadi, baik dalam konsep negara "khilafah" (Islam maupun Katholik), serta negara tradisional atau kerjaaan (seperti bubarnya negara Belanda menjadi Belgia dan Belanda), atau di era ter-modern, berpisahnya Cheko dengan Slovakia serta Sudan vs Sudan Selatan, masing masing menjadi negara baru.

Berbagai teoritikus mencoba mengembangkan konsep negara gagal (failed state) sebagai cikal bakal bubarnya sebuah negara. Mereka mendifinisikan negara tersebut begitu lemah dalam menjaga teritorinya, melindungi rasa aman warganya, melindungi "basic need" rakyat dan gagal menggali sumber pembiayaan negara, seperti pemungutan pajak.

Awal sebelum sampai gagalnya sebuah negara maka difinisi awal  negara dalam tahapan kegagalan akan memasuki fase "fragile state" (negara rapuh) dan "crises state" (negara krisis). Dalam pandangan tersebut , seperti yang dikembangkan Crisis State Research Center London School of Economics (CSRC-LSE), mengasumsikan negara yang didifinisikan adalah dalam versi "Democratic state" dan "Market Economy".

Sebagai ilustrasi dimana dalam pandangan Professor Daniel Lambach dari Universitas Duisburg Esen, mengemukan padangan dalam melihat konsep negara sebagai kunci melihat negara gagal. Menurutnya, dapat dilihat dalam perspektif Weberian atau Lockian, yang dengan melihat sisi "public good" sebagai sentral atau sebaliknya, negara dapat dilihat dalam perspektif political economy, yang dikembangkan Marxian dan atau Gramcian, dimana negara adalah sebagai tempat kepentingan berbagai kelompok kepentingan mengelola kepentingannya.

Dalam pandangan Weberian, yang melihat eksistensi negara dan pusat (bukan lokal/daerah), lemahnya negara hanya dilihat jika power negara dalam menjalankan fungsinya, sebagai "coercive power" (tentara, poliso dan birokrasi) melemah.

Dan konflik menjadi besar didalam masyarakat. Sebaliknya, dalam perspektif non Weberian, memang negara itu sesungguhnya tidak benar- benar ada sehingga andaikan Indonesia bubar, hal tersebut dapat mungkin saja tidak menjadi masalah bagi Kesultanan Jogya, atau bagi rakyat Aceh, atau bagi rakyat Papua dan bagi para pemilikhutan serta perkebunan besar seperti Sinar Mas, Lippo dan lainnya.

Professor Lembach mengembangkan teori gagalnya negara dalam dua model, yakni model Privatition dan model Fragmentatio. Model pertama, menurutnya, negara gagal ketika ada "Hidden Agenda" memindahkan kekayaan negara dan aset- asetnya kepada konglomerat swasta.

Sehingga, negara hanya merupakan birokrasi formalitas. Sedangkan model kedua, jika terjadi konflik golongan masyarakat dimana satupun tidak ada yang menang. Thesis Professor Lambach nampaknya lebih murni dibandingkan tesis - tesis lainnya, karena banyak tesis para ahli barat dibuat dalam perspektif dunia barat untuk tetap mengontrol negara-negara di dunia.

Dalam teori Postkolonial, barat tidak ingin melepaskan ketergantungan negara-negara berkembang dan miskin untuk tetap tumbuh mandiri. Melihat thesis Lambach ini,  akhirnya dapat melihat bahwa bangsa Indonesia memang sudah terbelah (Divided Society) antara kekuatan "kekuatan Nasionalis Agamis vs Kekuatan Kebhinnekaan".

Dan  sampai saat ini terus menerus perang urat syaraf (psy war) sampai dengan cara-cara propaganda diberbagai medsos yang saling baku hantam dan semua itu semata hanya untuk  merebut kekuasaan. Singkatnya, saat ini jelas posisi berhadapan tersebut antara kekuatan Nasionalis-Islami
dimana kelompok Nasionalis-Islami yang mengharapkan konsep Indonesia harus menjadi milik pribumi, religius, harmoni, juga menekankan pemerataan sosial sebagai arus utama.

Kekuatan ini berhadapan dengan agenda yang mengatasnamakan masyarakat pluralis kebhinekaan. Agenda - agenda pribumi dan keadilan sosial sebagai tolak ukur bubar tidaknya Indonesia ke depan menjadi suatu keniscayaan.

Saat ini mungkin akan menjadi sebuah kecemasan yang mendasar andai saat ini Indonesia berada di ujung tanduk, antara ada dan tiada. Nilai-nilai harmoni sejatinya haruslah tetap mengedepankan pada sejarah bangsa ini. Karena tidak hanya sekadar membangun secara fisik semata, seakan negeri ini nampak eksis dan nyata.

Akhirnya, masih adakah Indonesia kini ?
Silahkan direnungkan kembali.

Penulis
Ir.Hj. Nurul Candrasari, M.Si
Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.