Header Ads

KORPRI Jangan Jadi Bagian Masalah Bangsa

HUT KORPRI - Penjabat Sekretaris Daerah Banten, Ino S Rawita (kiri) menyerahkan penghargaan pada peringatan HUT KORPRI tahun 2018 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (29/11/2018).

BANTENPERSPEKTIF.COM, KOTA SERANG - KORPRI harus memposisikan diri sebagai aset serta solusi bangsa, bukan menjadi bagian dari masalah bangsa.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Ino S Rawita membacakan sambutan Presiden Joko Widodo pada apel gabungan memperingati Hari jadi KORPRI ke-74 dan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Setda, KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (29/11/2018).

Kata Ino S Rawita, Presiden menyampaikan agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetensi global, maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja.

"Presiden juga meminta anggota KORPRI untuk segera meninggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka," katanya.


Ia menyampaikan bahwa ASN atau anggota KORPRI harus memfokuskan pada intisari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat. Dalam menerapkan Panca Prasetya KORPRI, harus diingat pengabdian yang diberikan bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu, melainkan hanya kepada negara, bangsa dan rakyat.

Ino juga mengingatkan, pada pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, anggota KORPRI harus tetap menjaga netralitas. Ia berharap Korps profesi pegawai aparatur sipil negara ini menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

"KORPRI harus berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan bisa mewujudkan jiwa Korps sebagai pemersatu bangsa,” kata Ino.

Sumber:
Press Release Humas Banten



Tidak ada komentar

Silahkan komentar dengan bahasa yang santun, Dan jika ada komentar yang berurusan dengan hukum menjadi tanggungjawab sendiri.

Diberdayakan oleh Blogger.