Post views: counter

Header Ads

Saksi PKS Selamatkan Suara Partai Solidaritas Indonesia


BANTENPERSPEKTIF.COM, TANGSEL - Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelamatkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serpong Utara semalam (23/04/2019).

Hal ini terjadi, ketika Panitia Perhitungan Kecamatan (PPK) menyebutkan perolehan suara untuk PSI di TPS 41 Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan memperoleh suara nihil atau nol, padahal di form C1 PKS suara PSI di TPS tersebut mendapat 15 suara. Saat itu juga saksi PKS langsung interupsi.

"Maaf panitia berdasarkan form C1 milik PKS suara PSI memperoleh 15 suara, mohon dicocokkan dengan C1 Plano," sanggah Wawan Hendrik, saksi PKS yang bertugas mengawal suara di kelurahan tersebut.

Salah satu petugas PPK langsung membuka lembaran kertas Plano untuk mencocokkan, dan benar saja di lembar C1 Plano suara PSI memperoleh 15 suara sesuai data C1 milik PKS.

Saksi dari PSI yang tidak membawa data C1 saat pleno PPK terlihat tersenyum sumringah dan langsung mengucapkan terima kasih kepada saksi PKS tersebut.

Begitulah dalam politik. Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memposisikan diri sebagai lawan politik PKS, dan di berbagai media massa partai yang dipimpin oleh Grace Natalie ini juga kerap melontarkan serangan kepada PKS.

Sikap politik PSI yang demikian, tak membuat kader PKS menjadi "benci" PSI, karena kader PKS itu rasional dan memahami bahwa dalam berpolitik itu harus memperbanyak kawan bukan lawan.

Data C1 PKS Menjadi Penyeimbang PPK
Mungkin, PKS adalah satu-satunya partai yang paling lengkap membawa form C1 saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam pengamatan saya, terlihat saksi partai lain hanya bermodalkan buku dan kertas kosong untuk mencatat secara manual dengan pulpen.

Maka, jadilah saksi PKS yang tampil utama ketika terjadi selisih suara, data PKS pun menjadi rujukan bagi PPK dan saksi lainnya. Saksi partai lainnya tidak bisa menyanggah karena mereka tidak membawa data C1.

Atas fenomena ini, saya membayangkan, seandainya PKS tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan tidak terlibat dalam pemilu dan event demokrasi lainnya, maka pemilu menjadi hambar dan tidak berkualitas, karena tidak ada partai yang menjadi penyeimbang ketika proses tahapan perhitungan suara pemilu.

Ketika panitia salah sebut dalam perhitungan suara tidak ada lagi yang mengoreksinya, semua mengikuti kehendak panitia (walau salah). Dan demokrasi kita pun menjadi hambar.

Penulis | Sucipto
Editor | Karnoto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.