Header Ads

BK DPRD Banten Akan Tindak Tegas Dewan yang Langgar Kode Etik



BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Propinsi Banten, Sopwan menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan.

Tindakan tegas itu dilakukan sebagai upaya untuk menegakan marwah parlemen, marwah partai politik. Meski demikian, kata politisi Partai Gerindra ini, tindakan tegas tersebut akan tetap dilakukan sesuai aturan yang tertulis didalam kode etik.

"Tindakan tegas yang dimaksud bukan berarti sewenang - wenang, namun tetap mengacu pada prosesnya yaitu mulai dari penyelidikan, klarifikasi hinga melakukan gelar sidang," terang Sopwan. Untuk itu Sopwan berharap kepada semua anggota dewan termasuk anggota BK sendiri agar menjalankan kode etik sebagaimana yang menjadi kesepakatan bersama.

"Kita sebagai anggota parlemen  kan punya kode etik yang tertulis dan itu menjadi panduan kita bersama," kata Sopwan, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Banten, Sopwan merasa perlu mengingatkan kepada sesama anggota dewan lain agar menerapkan kode etik sebagai anggota dewan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan DPRD Propinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan kode etik sendiri merupakan turunan dari Tata Tertib seperti diatur dalam Peraturan DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota DPRD Banten.

"Dalam peraturan itu dijabarkan kode etik anggota dewan dan kami berharap sesama anggota dewan bisa menerapkan itu semua sehingga ketiga marwah seperti yang saya sampaikan di atas bisa terjaga dengan baik," kata politisi yang sedang menyelesaikan studi  S3 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta ini.

Ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan BK jika nantinya ada anggota dewan yang melanggar kode etik, Sopwan secara tegas menyampaikan bahwa dalam sidang kode etik pihaknya akan tegas menerapkan aturan yang sudah ada, baik yang tertuang dalam Peraturan Kode Etik maupun Tata Tertib  Anggota DPRD Banten sebagaimana tertuang di tata tertib.

"Prinsipnya disiplin etika akan kita terapkan sesuai aturan yang ada, tetapi kami sangat berharap tidak ada anggota dewan yang melanggar kode etik," harap Sopwan. Ditambahkan Sopwan, dalam peraturan kode etik anggota dewan ada enam azas, yaitu objektivitas, keadilan, solidaritas, rasionalitas dan moralitas.

BACA JUGA:
Mengenal Sosok Ketua BK DPRD Banten
Tiga Fakta Tentang Hari Senin
Begini Ketika Sopwan Ngaji

Azas tersebut, kata pria kelahiran Kragilan, Kabupaten Serang ini, menjadi acuan BK dalam memutuskan ketika ada anggota dewan yang melanggar kode etik. "Tapi sekali lagi saya berharap tidak ada anggota dewan yang disidang BK sampai akhir masa jabatan nanti demi menjaga marwah parlemen, marwah partai politik masing - masing anggota dewan dan marwah pribadi anggota dewan," harap Sopwan.

Sopwan menerangkan bahwa anggota BK terdiri dari lintas partai, ada yang dari PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PAN dan partai lainnya. Kata Sopwan, proses penanganan di BK juga tidak begitu saja, tetapi ada proses yang dilewati. Proses setelah menerima laporan BK melakuan penyelidikan, klarifikasi baru dilakukan gelar sidang."Oleh karena terdiri dari lintas partai jadi tidak mungkin kita memutuskan sesuatu yang tidak adil, pasti adil," tegas Sopwan. (KNT)

Diberdayakan oleh Blogger.