Header Ads

Belajar Electronic Road Pricing (ERP) dari Singapura

Habibah Auni

Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) kembali digulirkan. Pasalnya ERP yang pernah diujicobakan pada 2015 akan diterapkan pada 2020. Sekarang ERP masih dalam tahap pengkajian dampak penggunaan transportasi umum. Rencananya, ERP akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Mukaromah, 2019).


ERP adalah teknologi yang digunakan untuk pengenaan tarif pada kendaraan yang lewat dengan nilai yang bergantung pada Passenger Car Unit (PCU). Namun ERP tidak asal menerapkan biaya pada kendaraan yang lewat, melainkan ERP diberlakukan pada kendaraan yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tertentu, dimana biaya ini biasa disebut sebagai congestion charge (Ferdian, 2019).

Semakin tinggi tingkat kemacetan, semakin besar nilai congestion charge. Selain itu, nilai congestion charge juga mengikuti sesi waktu. Sebut saja untuk pagi hari dan sore hari, tingkat kemacetan sangat tinggi sehingga nilai congestion charge besar pula (Chin, 1996). Ternyata pemberlakuan tarif jalan oleh teknologi ERP dilaksanakan beberapa negara, salah satunya adalah Singapura.
Sejarah ERP di Singapura.

Singapura adalah negara kecil dengan populasi penduduknya sebanyak 3,4 juta jiwa dan luas area 648 km. Sejumlah penduduk tersebut memiliki mobil, yang jika ditotalkan 342.000 unit mobil dipunyai. Lebih rincinya lagi, setiap 100 rumah di Singapura terdapat 44 mobil.

Penggunaan mobil di kota singa ini tentu menunjukkan jumlah yang sangat membengkak. Apalagi mengingat Singapura memiliki luas area yang sedikit namun dengan jumlah mobil yang banyak, maka kemacetan merupakan hal yang niscaya terjadi di negeri ini.

Maka pada Mei 1975, Singapura mempraktikkan congestion charge pertama jauh sebelum ERP diterapkan. Area Licensing System (ALS) yang kala itu merupakan congestion charge pertama di dunia diberlakukan di Central Business District (CBD).

CBD yang merupakan kota aset utama Singapura memiliki luas area sebesar 5,59 km. Biasanya pada pagi hari dan siang hari, kota CBD mengalami kemacetan. Kecepatan kendaraan hanya mampu mencapai 19 km tiap jam. Hal ini wajar saja terjadi, mengingat, kota CBD menyediakan 70% lapangan pekerjaan. Apalagi 16 orang di kota ini setara memiliki 1 mobil.

 Sehingga pemerintah setempat kemudian memutuskan untuk menerapkan congestion charge pada kendaraan pribadi dan taksi melalui ALS. Harapannya dengan pengaplikasian di CBD, masalah kemacetan bisa diatasi dengan mudah.


Tingginya harga hanya menjadi pendorong orang-orang untuk menghindari wilayah yang diterapkan ALS supaya kondisi jalan di tempat tersebut menjadi kondusif. Benar saja ALS diterapkan di CBD. Buktinya semua kendaraan kecuali kendaraan umum, kendaraan militer, motor, dan bis tidak dikenai congestion charge. Selain empat kendaraan tersebut, kendaraan yang lain dikenai tarif 3 dolar singapura tiap hari atau setara dengan 60 dolar singapura per bulan.

Setelah ALS, ERP kemudian diterapkan pada September 1998. ERP waktu itu mengenai congestion charge lebih murah daripada ALS, dengan nilai congestion charge antara 0.50 dolar singapura hingga 2.50 dolar singapura. Sedangkan biaya ALS adalah 3.00 dolar singapura pada jam puncak lalu lintas dan 2.00 dolar singapura pada pertengahan jam puncak lalu lintas.

Namun, volume lalu lintas kendaraan saat diberlakukan ERP di CBD mengalami penurunan. Penurunan dari ALS ke ERP tersebut menunjukkan nilai sebesar 10%-15%. Hal ini terjadi karena terjadi pengurangan perjalanan sebesar 23% dari ALS ke ERP saat hendak ke CBD.

Februari 2003, congestion charge oleh ERP lebih ditekankan lagi untuk mencegah pengendara motor agar tidak melambatkan motor atau menunggu di bahu jalan sebagai langkah antisipasi penyesuaian biaya. Alih-alih congestion charge di ERP bisa diatur dengan nilai 2.00 dolar singapura setiap detiknya, nilai ini diperkecil oleh pemerintah setempat.

Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari ERP Singapura?
ERP memiliki kelebihan terbaik dibandingkan sistem tarif jalan lainnya, yakni ERP hanya menerapkan congestion charge tiap kali kendaraan masuk. Tentu sistem ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem yang memberlakukan congestion charge setiap kendaraan masuk, keluar, dan masuk lagi ke CBD.  Pastinya secara ekonomi, congestion charge sistem selain ERP memberikan kerugian eknomi karena 3 kali mengeluarkan biaya.

ERP di Singapura jauh lebih efisien dibandingkan penerapan biaya tol yang masih diterapkan di Indonesia. Dengan ERP, kendaraan tidak perlu memperlambat kendaraan dan bisa menghemat waktu serta bensin.

Bayangkan saja, perjalanan kendaraan terutama di Jakarta yang didominasi oleh mobil pribadi sebanyak 13.074.396 unit per hari bisa dikurangi kepadatannya. ERP yang hanya sekali penggunaan saja per hari, bisa memperlancar arus lalu lintas yang selama ini macet terutama di jalan tol.

Namun yang perlu diperhatikan dari ERP adalah tidak serta-merta ERP menurunkan jumlah emisi gas buang kendaraan sehingga kota-kota yang mau menerapkan ERP seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang bisa saja masih memiliki kualitas udara yang perlu diperhatikan.

Apalagi ERP bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ERP menurunkan kemacetan, namun di sisi lain ia menambah jumlah kendaran pribadi yang bisa saja membengkak karena murah dan efisiennya dari ERP.

Padahal salah satu poin penting dari mengurangi jumlah kemacetan adalah mengubah kebiasaan masyarakat lokal maupun pendatang terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Caranya adalah dengan mensosialisasikan ERP pada masyarakat dan memberikan tarif ERP yang dirasa kurang masuk akal bagi masyarakat (B., 2006).

Penulis :Habibah Auni
Mahasiswi UGM Jogjakarta Asal Kota Tangerang Selatan

Diberdayakan oleh Blogger.