Header Ads

Demi Keadilan,Dewan Tak Perlu Mundur Menjadi Calon Kepala Daerah?


BANTENPERSPEKTIF.COM, PILKADA - Menjelang Pilkada 2020 aturan tentang apakah seorang anggota dewan harus berhenti atau cukup cuti kembali menyuarak. Aturan yang sekarang dinilai tidak adil karena dewan harus berhenti sementara kepala daerah cukup cuti.

Desakan untuk merivisi Undang-Undang Pilkada pun mulai muncul. Khususnya terkait kewajiban anggota dewan mengundurkan diri jika menyalonkan sebagai kepala daerah dan aturan ambang batas pencalonan.

Seperti dilansir Jawa Pos, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, perwakilan dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) bertemu dengan Fraksi PKB. "Mereka menyampaikan beberapa usulan terkait pilkada," terang dia.

Mereka meminta agar aturan terkait kewajiban mundur bagi anggota DPRD dan DPR RI yang ingin maju sebagai calon kepala daerah untuk direvisi. Sementara itu di Propinsi Banten diketahui akan ada sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

Di Kabupaten Serang disebut - sebut akan ada anggota parlemen di Banten yang dikabarkan maju yaitu Sopwan. Ia merupakan anggota DPRD Propinsi Banten dari Fraksi Gerindra. Selain Sopwan ada nama lainnya yaitu Masrori dari Partai Amanat Nasional dan incumbent Ratu Tatu Chasanah dari Partai Golkar.

Diketahui,  pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada hanya mewajibkan walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur hanya cukup cuti ketika hendak maju kembali pada pilkada. Sementara bagi anggota dewan wajib mengundurkan diri, aturan ini dinilai tidak adil sehingga membuat sejumlah fraksi meminta agar ditinjau kembali. (DBS)

Diberdayakan oleh Blogger.