Header Ads

Gubernur Kreatiflah ! Jangan Andalkan PAD dari Pajak Motor Terus



BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Ketua Komisi 3 DPRD Propinsi Banten, Gembong Rudiansah Sumedi meminta Pemprov Banten kreatif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab selama ini masih ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Setelah kami pelajari ternyata PAD Banten masih bergantung pada dua sumber yaitu PKB dan BBNKB. Kedepan mesti Pemprov kreatif dan tidak boleh mengandalkan sumber pajak ini mendominasi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada BantenPerspektif.

Berdasarkan data, dua tahun terakhir memang PAD Banten cenderung naik. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2017 tumbuh 5,37% menjadi Rp 5,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak Rp 5,49 triliun, retribusi pajak Rp 19,4 miliar, hasil dari Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 49,92 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 199,7 miliar.

Dalam APBD 2018, PAD Pemprov Banten ditargetkan sebesar Rp 6,18 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 7,53% dari realisasi 2017. Kontribusi terbesar dari pendapatan pajak sebesar Rp 5,83 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 272,3 miliar. Banten merupakan provinsi dengan PAD terbesar kelima dari 34 provinsi.

Namun sayangnya, jumlah PAD tersebut ternyata masih didominasi oleh pajak kendaraan dan biaya balik nama. Sekadar mengingatkan, PKS dalam kampanye politik pada pemilu kemarin memang getol menyuarakan perihal pajak kendaraan bermotor. Konten kampanye bebas pajak untuk roda dua disuarakan secara masif secara nasional.

Bahkan hingga kini, PKS mengaku konsisten untuk memperjuangkan janji kampanye tersebut kendati jumlah parlemen ditingkat pusat PKS masih terlalu sedikit dibandingkan partai koalisi saat ini. (RLS)


Diberdayakan oleh Blogger.