Header Ads

Akal Bulus Amerika Serikat di Libya

Rate this News:
{[['']]}

Melihat kondisi yang menimpa negara-negara Timur-Tengah (Timteng), sungguh menyayat hati. Lihat saja, sesama saudara setanah air saja saling bertarung. Kota mereka diserang pula oleh militer asing, rumah penduduk yang tidak terlibat turut dibombardir, dan banyak orang tidak berdosa meninggal dunia. Kehancuran dimana-mana ini, sangat mengusik hati. Kemudian muncul prasangka, bahwa negara-negara Timteng ini mustahil menemukan kedamaiannya.

Libya, termasuk di antara negara-negara Padang Pasar yang sedang di ambang kehancurannya. Kondisi politiknya yang tidak karuan dan situasi ekonomi yang kian kritis, turut menambah pelik permasalahan internal Libya.

Sebagaimana yang kita tahu, sejak lengsernya Pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya memiliki dua pemerintahan. Pertama adalah Libya National Army (LNA) yang dipimpin oleh Khalifa Haftar. Kelompok pemerintahan ini didukung oleh Mesir dan United Arab Emirates (UAE). Dan kedua, adalah Government of National Accord (GNA) di Tripoli yang dinahkodai Fayez Al-Sarraj. Rezim Sarraj merupakan otoritas resmi yang diakui oleh PBB dan mendapatkan dukungan dari Turki.

Baku hantam di antara dua kubu pemerintahan ini sangat tidak manusiawi, lantaran sudah melayangkan 1.000 jiwa penduduk. Selain itu, perekonomian Libya juga sangat tidak stabil, dikarenakan hasil minyak yang dicolong oposisi rezim. Libya, sekali lagi penulis tegaskan, berada di ambang kehancuran.

Lantas, bagaimana andil dunia yang katanya peduli dengan masalah HAM teman-temannya? Oh, sebut saja salah satu negara adidaya, yakni Amerika Serikat (AS). Dimana batang hidung negeri Paman Sam ini di Libya?

Otoritas Libya sendiri mengeluarkan pernyataan sikap atas situasi pelik di Libya.  Mengutip pemberitaan bloomberg, bila diterjemahkan, inilah pernyataannya: "Libya penting di Mediterania, karena memiliki kekayaan minyak beserta pantai dan pelabuhan yang panjang, terbentang sebesar 1.900 kilometer. Rusia melihat Libya sebagai gerbang utama menuju Afrika".

Lanjutnya, “Jika AS meminta sebuah pangkalan milik pemerintah Libya, kami tidak akan keberatan - untuk memerangi terorisme, kejahatan terorganisir dan menjaga negara-negara asing yang melakukan intervensi dari jauh. Pangkalan Amerika ini akan mengarah pada stabilitas". Gedung Putih sendiri mengungkapkan balasan bahwa dirinya bersedia membantu Libya, dengan cara tidak menarik kembali pasukan militernya dan melawan Rusia dan China.

Melihat dialog yang terjadi di antara GNA dan AS, terlihat jelas bahwa AS tidak benar-benar membantu perdamaian Libya. Keputusan politik yang diambil negara adikuasa ini, cenderung mementingkan agenda politik pribadi. Secara politik, AS menginginkan anggota-anggota Timteng termasuk Libya berada di bawah kendalinya, alasannya ada tiga.

Pertama, untuk menguasai penuh minyak seluruh negeri unta. Karena minyak merupakan kebutuhan utama tiap negara, kepemilikan AS akan minyak bakal membawanya sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Negara-negara akan berbondong-bondong, untuk kemudian membeli minyak dari AS. Pendapatan AS, tidak diragukan lagi, bakal sangat berlimpah. 

Kedua, untuk membantu Israel meluluskan misinya, yang mana ingin mengekspansikan teritorial negaranya di Timteng dan melumpuhkan Palestina. Dan ketiga, mencabut ideologi komunis dan pengaruh Rusia di Timteng. Yang kita tahu bahwa Rusia ini adalah musuh terbesar AS di Perang Dunia 2.

Oleh karena itu, walaupun AS tergabung dalam koalisi PBB dan Turki, tidak mungkin ia serta merta mendukung GNA begitu saja. Secara rahim pemikiran saja, rezim Libya dan AS saja sudah berbeda. Yang satu bermafhum sunni-moderat, dan yang satu berpaham liberal.
Pola keberpihakan AS ini bisa dilihat pada era Qaddafi. Pada tahun 1978, Qaddafi pernah menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat ekstrem, yang mana undang-undang tentang sektor swasta dicabut.

Qaddafi yang beraliran sosialis ini, mempromosikan pentingnya kesetaraan dalam negara, terutama dalam hal ekonomi. Ia tidak mau sektor swasta dan kapitalis tumbuh pesat, lantaran Qaddafi secara pribadi tidak mempercayai sistem ekonomi liberal yang kapitalis.  Sehingga dalam bidang ekonomi, Qaddafi menerapkan sistem yang menolak berbagai bentuk investasi asing. AS yang waktu itu yang sedang krisis ekonomi, geram dengan Libya dan akhirnya memutuskan untuk melengserkan Qaddafi melalui NATO.

Ya, kalau mau cocok-cocokan, AS lebih pas mendukung LNA yang sekuler meskipun didukung salafi garis keras. Kemungkinan besar, AS diam-diam akan memberikan bantuan kepada LNA.
Sedari sekarang hingga di masa depan, AS akan terus melemahkan Timteng termasuk Libya, dalam rangka menjaga kepentingannya. Libya abadi dijadikan arena proxy war oleh AS.

Tapi, jangan salah sangka. AS memperlihatkan bahwa dirinya sangat peduli dengan masalah HAM. Namun, sebenarnya dialah yang sangat menikmati pergulatan perang saudara Libya. HAM yang selalu digaung-gaungkan AS, hanya untuk kepentingan pribadinya. Kerapuhan konsep HAM negara adidaya ini, bisa kita bilang sebagai salah satu bentuk double standar.

Dengan demikian, perang saudara tidak akan pernah berhenti selama pihak luar mengintervensi urusan internal Libya. Perang saudara bakal terus berjalan selama-lamanya. AS dengan ideologi liberal yang mengedepankan HAM, senantiasa berlaku tidak adil pada negeri padang pasir itu.

Penulis : Habibah Auni
Mahasiswa S1 Program Studi Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada
Penulis Buku "Menyelami Jejak Warta Nusantara"
Handphone: 082223248310

Baca Juga

Diberdayakan oleh Blogger.