Header Ads

Panggung Lama Distopia Libya

Rate this News:
{[['']]}

Libya sebagai negara terbesar keempat di Afrika, memiliki kekuatan geopolitik yang mumpuni. Tak ayal jika negeri dengan cadangan minyak berlimpah dan juru kunci Afrika ini, diperebutkan oleh negara-negara yang terjerumus dalam syahwat kekuasaan. Bahkan, sudah sedari lamanya pihak Barat bertumpu pada negeri padang pasar ini.

Kendati demikian, aktor yang paling bersemangat dalam menjelajahi Timur Tengah (Timteng), tak lain tak bukan adalah Amerika Serikat (AS). Sudah bukan rahasia umum, negara adikuasa satu ini memiliki passion yang sangat tinggi dalam menguasai Timteng. Mengingat dirinya mempunyai agenda pengamanan minyak Timteng.

Hal ini ditunjukkan oleh Perjanjian Minyak Anglo-America oleh AS (era Presiden Roosevelt) dan Inggris, yang mengatur pembagian sumber-sumber minyak di Timur Tengah. Di samping itu, AS juga membantu Israel dalam menjalankan rencana ekspansi wilayahnya di Timteng. Duo partner ini memiliki misi untuk abadi menjadi negara adidaya dan menumpas habis Palestina.

Namun, akal bulus AS dan Israel menemui titik buntu, lantaran pemimpin Libya kala itu sangat susah diajak kompromi. Muammar Qaddafi, mantan diktator Libya, dengan beraninya, menolak pengaruh dan hasutan AS. Buktinya, dengan merombak ulang kontrak-kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sektor minyak Libya pada tahun 1970an.

Tidak lupa juga menutup pangkalan-pangkalan militer asing dan menasionalisasikan bank-bank asing yang ada di Libya.

Qaddafi melakukan ini bukan tanpa alasan tertentu. Usut punya usut, orang nomor satu seantero Libya ini bermafhum sosialisme. Kebijakan pada rezimnya bercorak prinsip-prinsip “sosialisme, persatuan, dan kebebesaan”. Qaddafi, dengan keterusterangannya, mempertontonkan betapa dirinya sangat membenci pihak swasta dan kapitalis.

Akan tetapi, Qaddafi menemui banyak jalan terjal dalam mewujudkan utopia sosialisnya. Alih-alih demikian, dirinya malah berjumpa dengan kehancuran Libya secara sistemik. Konsekuensi besar yang harus diterima Qaddafi dan Libya, karena kadung mengundang amarah AS. Ibaratnya, “Barang siapa yang menanam, dia yang akan menuai”.

Beragam konflik di antara Libya dan AS terlukiskan dalam era ini. Sepenggal kisah yang bisa diambil, mungkin pengeboman Amerika Serikat kepada Libya. Kemudian, tidak luput juga peristiwa penyerangan pesawat El Al milik Israel oleh geriliyawan palestina pimpinan Abu Nidal di Bandara Roma (Italia) dan Wina (Austria). Atas dua perkara ini dan rentetan konflik lainnya, AS menuduh Libya sebagai tersangka di balik aksi teror yang merusak segala sendi keamanan AS dan Eropa.

Selain dituding sebagai teroris, Libya juga dihujani sanksi ekonomi yang begitu berat. Menyusul pula amarah masyarakat yang sangat bergejolak, menyampaikan kekecewaan kesekian kalinya kepada Qaddafi.

Melihat kenyataan yang mencekam seperti itu, Qaddafi akhirnya memutuskan untuk sedikit melunakkan idealismenya. Rezimnya pada tahun 1999, merelakan dua warganya yang menjadi tersangka suatu kasus teror, untuk diadili. Tentu saja langkah moderat Libya ini disambut baik oleh dunia, terlihat dengan sanksi ekonomi Libya yang dicabut oleh DK PBB.

Hubungan Libya dan AS akhirnya membaik, dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Bush. Hal ini ditandai dengan dukungan Libya melawan aksi terorisme pasca kejadian 9/11 tahun 2001. Diikuti dengan kerja sama dalm sektor lainnya, seperti perdagangan, energi, stabilitas regional, dan lain-lain.

Berselang beberapa tahun kemudian, terjadi aksi besar-besaran di Libya, yang merupakan buah dari gejolak Arab Spring pada tahun 2011. Pemerintah Libya merespon perkara ini dengan melukai 1000 demonstran anti Qaddafi, sebuah tindakan represif yang melanggar HAM masyarakat Libya.

AS sebagai polisi dunia yang mengarusutamakan HAM, melihat kasus Libya harus segera diintevensi dan dituntaskan. Dengan Resolusi 1973 yang melegitimasi intervensi kemanusiaan, lantaran untuk "perlindungan warga sipil". Apalagi, Barack Obama, presiden negeri Paman Sam pada masa itu, mengusung prinsip kemanusiaan dalam kebijakannya. Mau tak mau, AS harus turun tangan. Dan hubungan Libya-AS kembali mengalami gonjang-ganjing.

Hingga sebelum terbentuknya National Transitional Council (NTC) pada 15 Juli 2011, Libya senantiasa berada dalam genggaman Qaddafi. Sosialisme yang digagaskan oleh beliau, terbukti berhasil menjayakan Libya saat awal masa kepemimpinannya. Hanya saja, langkah Qaddafi ini tidak berlangsung lama, lantaran AS sudah geram dengan Qaddafi yang bagi mereka sangat merugikan.

Karena kebelet memulihkan ekonominya, AS mencari berbagai cara guna menundukkan Libya. Mulai dari sanski ekonomi, tuduhan aksi teror, dsb. Libya yang akhirnya takluk oleh AS, terpaksa meredam egonya dan perlahan mengikis praktik sosialismenya. Wajar saja jika AS sukses meluluskan agendanya ini, karena kekuatan yang dimilikinya sebagai pemenang Perang Dunia 2.

Tanpa Qaddafi sadari, utopianya dalam membentuk negara Libya yang sosialisme dan anti barat akhirnya kandas. Terlampau dari itu, cita-citanya malah berakibat pada distopia yang justru malah menyiksa Libya dan dirinya sendiri. Entah dalam perjalanannya terdapat error dalam sosialisme Qaddafi, yang pasti seharusnya ada “sosialisme terbaik” yang bisa adaptif dengan dinamika politik di Libya. Komunikasi politik dalam kasus ini, juga penting untuk diperhatikan, karena mempengaruhi relasi Libya dengan AS.

Penulis
Habibah Auni
Mahasiswa S1 Program Studi Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada


Baca Juga

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.