Header Ads

Pembajakan Perdamaian Libya ala Obama

Rate this News:
{[['']]}

Libya, merupakan negara terbesar keempat di Afrika dengan posisi yang sangat strategis. Wilayahnya yang berbatasan dengan Laut Tengah, Mesir, Aljazair, dan beberapa negara lainnya, tak ayal membuat posisinya sangat strategis.

Tersimpan di tanah Libya, kekayaan minyak yang tiada kentara jumlahnya. Tanpa sengaja, harta ini membuat aktor-aktor asing tergoda untuk memilikinya. Memilih alternatif eksploitasi sepuasnya, alih-alih membeli secara adil. Sebab, kebutuhan internal negara terlampau tak terbatas. Sehingga jika membeli terus-terusan, tentu akan bangkrut. Jika bisa gratis, kenapa tidak?

Perlahan-lahan perilaku ini membuat pihak asing menjadi perompak. Ya, mereka-mereka pada tahap selanjutnya, menjarah harta lawannya demi kepentingan dirinya semata. Setelahnya, sesuai dengan rencana awal pihak asing, mereka akan keluar menjadi juaranya. Menguasai sektor energi Libya untuk abadi menjadi penguasa di dunia.

Libya runtuh di tangan orang yang paling dikagumi di dunia. Barack Obama, lebih tepatnya. Nasib Libya diubahnya sebesar 180 derajat, seolah semudah membalikkan telapak tangan. Dari yang pada awal kepemimpinan diktator Libya, Muammar Qaddafi, tumpah ruah perekonomian dan stabilitas politik, hingga tempo pelengserannya yang berimbas pada ketidakstabilan Libya.

 Padahal, hubungan di antara Libya dan Amerika Serikat (AS) yang dulunya sangat surut, sempat membaik saat masa transisi Bush ke Obama. Sudah terjalin hubungan yang positif antara kedua negara ini. Keduanya sudah menjalin kerja sama dalam sektor kontraterorisme, perdagangan, energi, stabilitas regional, dan lain-lain.

Namun, Obama dengan mudahnya menghancurkan pundi-pundi kepercayaan, yang dengan sangat susah payah dibangun Bush. Dengan cara mendesain panggung pelengseran Qaddafi dari tampu kekuasaannya. Menggunakan Resolusi 1973, sebagai justifikasi untuk mencampuri urusan dalam negeri Libya. Alhasil, tebentuklah rencana Operation Odyssey Dawn oleh AS, yang kelak menentukan hasil peperangan. 

Obama kemudian dengan piawainya mengatur percaturan baku hantam negara-negara besar melawan Libya. Setelahnya membuat rencana mematikan Qaddafi, AS mengambil langkah berhati-hati, memilih mundur, dan tidak memperlihatkan dominasi dalam konflik Libya. Lalu, menyerahkan tanggung jawab militer ke NATO dan 3 kekuatan besar Eropa.

Penyerahan kekuasaan atas konflik Libya kepada NATO bukanlah sesuatu yang tanpa makna. Tentunya, NATO sebagai perpanjangan tangan AS melakukannya karena kepentingan kapital dan geopolitik.

Pasca revolusi pun demikian, memiliki pola gerakan yang sama. AS melibatkan diri terlampau jauh dalam “membantu” Libya. Mengesahkan National Transitional Council (NTC) dan kemudian memberikan bantuan program pada pemerintahan transisi itu. Uluran tangan yang diberikan AS bak ada udang di balik batu, ditujukan untuk meloloskan megaproyek negara adidaya itu dalam menyebarkan paham liberalisme dan kapitalisme.

Sembari mempropagandakan paham-paham AS secara step by step, Obama mulai membantu banyak di sektor kemanusiaan. Dengan memberikan banyak bantuan kemanusiaan, mensejahterakan perempuan-perempuan Libya yang dulu direpresi rezim Qaddafi, dan aksi nyata lainnya.

Menurut Fathun dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Obama dalam Konflik Timur-Tengah: Kasus Libya (2017), Obama memasuki arena pergelutan libya dengan pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Dalam pertimbangan internal, Obama mencoba menampilkan dirinya yang humanis, dengan tujuan mencari citra politik.

Sementara dalam pertimbangan eksternal, Obama mengimplementasikan kebijakan luar negeri AS yang ada sejak Presiden Richard Nixon. Aturan yang mana mengharuskan AS untuk terus memperluas kekuasaannya di kawasan Timteng termasuk Libya di dalamnya.

Selain itu, isu Libya merupakan momentum yang tepat untuk Obama menunjukkan prestasinya dalam mempertahankan demokrasi di Timteng. Dengan demikian, peluangnya dalam pemilihan presiden di tahap selanjutnya akan besar.

Kendati AS di bawah kepemimpinan Obama sudah berhasil membantu berjalannya roda politik Libya yang demokratis, tetap saja itu hanya demokrasi yang semu. Sudah tercatat dalam waktu kurang dari empat tahun, perdana menteri Libya berganti sebanyak tujuh kali.

Ditambah lagi sejak berjalannya demokrasi yang digagas Obama, perang saudara semakin menjadi-jadi di tubuh Libya. Fatalnya, perang saudara terus terjadi hingga detik ini, membuat Libya terbelah menjadi dua kubu. Kondisi politik Libya semakin tidak stabil.

Maka dari itu, intervensi kemanusiaan yang dilakukan bukanlah untuk kepentingan kemanusiaan. Kemanusiaan hanya dijadikan komoditi untuk menenggelamkan Libya dalam kubangan lumpur terdalam.

Jika kemanusiaan saja dijadikan komoditi, lantas bagaimana dengan perdamaian – yang katanya menjadi tujuan mereka mencampuri urusan Libya? Apakah Responsibility to Protect (R2P), sebuah dorongan melindungi kemanusiaan ketika kondisi negara yang bersangkutan sudah parah juga menjadi komoditi?

Kalau begitu, perdamaian yang diimpikan Obama adalah satu bentuk pembajakan. Alih-alih menihilkan peperangan, apa yang dilakukan Obama malah memperkeruh libya sampai sekarang. Obama tidak berbeda dengan para pendahulunya, Isu demokratisasi, HAM, dan intervensi kemanusiaan hanya menjadi alat kepentingan ekonomi-politik AS dan Israel di Timur Tengah.

Penulis ;Habibah Auni
Mahasiswa S1 Program Studi Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada

Baca Juga

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.