Header Ads

Nah Loh, Gubernur Minta KPK Awasi Langsung Dana Covid-19 di Banten


BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Ditengah kekhawatiran publik soal penggunaan dana penanganan Covid - 19 akan diselewengkan, Gubernur Banten Wahidin Halim justru meminta langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana tersebut.

Menurut Wahidin, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

"Kami berharap bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya Satgas  dapat mengawal penanganan bencana agar berjalan sesuai aturan dan bersih dari korupsi," kata WH saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 Provinsi dengan KPK melalui teleconference pada Selasa (5/5/2020) di Rumah Dinas Gubernur, Kota Serang.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Pimpinan KPK RI Alexander Marwata, Kordinator Wilayah 2 Korsupgah Asep Rahmat Suwandha beserta tim, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar dan sejumlah pejabat lain di Banten.

"Saat ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak normal, ada pandemi global yaitu Covid-19. Refocusing anggaran kami lakukan untuk memenuhi penanganan Covid-19 tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat," kata mantan Wali Kota Tangerang ini.

Untuk itu, kata WH, semua harus terpanggil dan bertanggung jawab. Kami libatkan BPKP dan Kejaksaan, dan kami juga berharap agar KPK dapat turut mengawal dan melakukan pembinaan agar kami tidak salah langkah dalam pemanfaatan dana untuk Covid-19 ini.

Ditambahkan WH, dengan anggaran untuk penanganan Covid-19 cukup besar baik dari APBN maupun APBD harus dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat sasaran.

"Adanya bantuan dari KPK khususnya dari Satgas Korsupgah untuk dapat mengawal penggunaan anggaran penanganan Covid-19, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat yang merupakan tujuan atau menjadi fokus pemerintah," tegas WH.

Masih menurut WH, hal itu dilakukan karena Pemprov Banten memiliki komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Banten tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang meliputi 8 area intervensi yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola dana desa, progres berdasarkan hasil verifikasi tim Korsupgah KPK telah mencapai 93, atau berada pada urutan ke-3 secara nasional dari 34 Provinsi se-Indonesia.

KPK Siap Awasi Dana Covid - 19
Sementara itu, pimpinan KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya rakor ini adalah untuk menguatkan komitmen pemerintah daerah dan berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi. Karena dalam Pasal 6 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan menjadi fokus yang pertama.

"KPK diminta juga oleh DPR RI untuk mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19. BPKP sudah diminta untuk melakukan pengawasan, libatkan inspektorat setempat," ujarnya.

Ia menyadari, dengan adanya wabah Covid-19 menyebabkan target pendapatan daerah akan sulit tercapai karena berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

"Masyarakat harus tercukupi pangannya, jangan sampai terjadi kelaparan. Selain itu, bantuan sosial juga tidak boleh dijadikan sarana atau alat untuk kepentingan pilkada dan jangan sampai ada duplikasi bantuan," tegasnya. (RLS)


No comments

Powered by Blogger.