Header Ads

Dialog Warga dengan PLTGU Tidak Membuahkan Hasil

Rate this News:
{[['']]}

BANTENPERSPEKTIF.COM - KAB.TANGERANG - Dialog antara Forum Peduli Masyarakat (FPM) dengan pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar yang terletak di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang pada Jumat (12/6/2020) tidak membuahkan hasil apapun.

Pasalnya, dialog yang difasilitasi oleh Camat KemiriYati Nurulhayat tidak dihadiri pihak-pihak terkait. Dalam dialog tersebut, selain camat, hadir Kepala Desa (Kades) Lontar, Dodi RS. Sementara dari PLTU Banten 3 Lontar hadir Manajer Teknik PLN dan staf  PT TPE, PT SSP, dan PT BV.

Sedangkan perwakilan dua perusahaan rekanan PLTU Banten 3 Lontar lainnya yakni PT Cogindo dan PT Indonesia Power ( IP ) tidak hadir. Padahal, kedua perusahaan ini yang punya otoritas melakukan rekruitmen tenaga kerja sebagaimana yang disoal oleh FPM sebelumnya.

Seperti diketahui,unit bisnis ini dikenal sebagai PLTU Banten 3 Lontar Operation and Maintenance Services Unit (OMU) dibawah pengelolaan PT Indonesia Power. Sebelumnya FPM dan elemen masyarakat mempertanyakan kenapa pihak PLTU Banten 3 Lontar banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Sementara para tenaga kerja lokal yang notabene dekat dengan PLTU Lontar minim yang direkrut.

Yogi,  salah satu anggota FPM menyampaikan rasa kekecewaannya atas kebijakan PLTU, terutama PT IP dan Cogindo.

"Penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT IP dan PT Cogindo sangat minim. Padahal rata-rata pekerja dari mereka lulusan SLTA sederajat. Apakah putra daerah tidak ada yang memenuhi kualifikasi, jangan melulu pekerjanya dari luar daerah," ungkapnya.

Di sisi lain, Kades Lontar Dodi RS juga mengatakan bahwa selama ini PT BV juga terkesan apatis ketika ditanya soal rekrutmen pihak PT BV. Pihak manajemen selalu melimpahkan hal ini adalah kewenangan PLN.

Menjawab pertanyaan itu, Manajer Teknik PLN Haris menuturkan bahwa proses rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan PT IP dan PT Cogindo melalui sistem job fair dan universitas.

Karena pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, FPM meminta agar Camat Kemiri dapat memfasilitasi kembali dialog, namun dengan menghadirkan PT Cogindo dan PT IP.

"Sebab, dua perusahaan ini selaku pihak yang mempunyai otoritas untuk menempatkan tenaga kerja di unit 4 yang akan segera beroperasi. Kalau tidak hadir, bagaimana keinginan warga lokal bisa diakomodir?" tegas Yogi.

Penulis : Ayatullah Khumaini
Editor :Karnoto

Baca Juga

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.