Header Ads

Pansus DPRD Banten Bongkar Soal Eksploitasi Laut


BANTENPERSPEKTIF.COM | PARLEMEN | Persoalan perizinan pengerukan pasir di perairan Banten menjadi sorotan serius, karena selain eksploitasi laut kali persoalan itu juga mengikis bukit-bukit di sempadan pantai, akibatnya kondisi perairan tercemar.

Aktivitas tersebut bukan untuk membangun wilayah Banten, melainkan sebagai pasokan kebutuhan reklamasi yang berada di Teluk Jakarta dan daerah-daerah lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir pulau-pulau kecil (RZWP3K) Miptahudin.

Ia mengatakan, seluruh perizinan industri besar yang melakukan aktivitas di wilayah perairan Banten kewenangannya dimiliki pemerintah pusat.

Pada bagian lain pemasukan terhadap daerah pun diabaikan lantaran tidak diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan tersebut.

“Pertanyaan besar kami, ini PAD (pendapatan anggaran daerah) ke Pemdanya dimana? Jangan sampai kegiatan ekonomi yang begitu besar di laut Banten ini PAD-nya untuk daerah tidak terlihat, kan ini ironi. Nanti tolong juga pusat mengerti akan hal ini,” ucapnya saat ditemui usai melakukan sidak di Perairan Banten, Cilegon, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, perusahaan besar yang bercokol di perairan Banten beragam mulai dari Industri, lima PLTU, PLN, Wilmar, Indonesia Power, pabrik konstruksi, pabrik kimia dan sebagainya.

Tak hanya itu, melimpahnya tongkang-tongkang yang memuat pengerukan pasir-pasir dari pinggir pantai (gunung) izin bongkar muat pasir tersebut sepenuhnya dibawah KSOP.

Sementara, izin Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai syarat operasional bongkar muat pasir tidak pernah dikeluarkan.

“Nanti dari sini bisa dilihat, apakah sudah ada izin TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri)-nya atau belum dari KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan). Apakah izinnya sudah dilakukan? Nyatanya, KLHS yang dijadikan dasar hukum pembuatan pansus ini kan belum disahkan oleh Kemendagri dan KKP,” ungkapnya.

Dikatakan politisi PKS ini, hal itu dapat merusak sepadan pantai, akses masyarakat menjadi tidak ada karena semuanya dilakukan untuk pemenuhan galian C, dari semua ini, akses masyarakat ke pantai tidak ada, terputus karena industri.

Ia menegaskan sebelum perda zonasi ini ditetapkan, maka terlebih dahulu dokumen KLHS-nya harus ditetapkan.

 “Jangan sampai tanggalnya dibelakang pengesahan pansus. Jangan sampai pansus sudah, KLHS belum,” tegasnya.

“KLHS ini sebagai dasar izin reklamasi, pelabuhan, bongkar muat pasir, karena banyak hal yang tentunya harus dipikirkan dari aktivitas ini. Kalau maen urug-urug aja untuk sandar kapal, bagaimana dengan KLHS nya,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya menekankan agar seluruh perusahaan tertib dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk melakukan proses perizinan kepada pemerintah.

Miptah pun berharap Pemerintah daerah diberikan peran serta kewenangan dalam mengelola industri guna meningkatkan perekonomian daerah.

“Banyak PSN (Proyek Strategis Nasional) di Banten, tapi dampak terhadap peningkatan PAD-nya tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, kepala KSOP kelas I Banten Victor Vikky Subroto mengakui industri yang berada di sempadan pantai Teluk Banten sudah mencapai puluhan perusahaan.

“Jadi, gini TUKS ada 66 kemudian BUP (Badan Usaha Pelabuhan) itu ada 8,” kata Victor.

Victor juga mengakui telah menerima laporan dari tim Pansus terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ilegal.

Oleh sebab itu, pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan tersebut guna memberikan sanksi terhadap perusahaan ilegal.

“Itu masukan dari pansus kami akan menindak lanjutinya (nanti),” jelasnya.
Prinsipnya, ujar dia,

KSOP akan menyuport penuh dan memberikan masukan terhadap daerah dalam rangka mendongkrak PAD Banten dari sektor kelautan.

"Kami hanya mendukung bagaimana nanti kedepannya kalau izin RIP (Rencana Induk Pelabuhan) itu direkomendasikan pak gubernur,” akunya.

Sumber | Press Release
Editor | Karmoto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.