Header Ads

Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Asal Cilegon Geruduk DPR RI


BANTENPERSPEKTIF.COM, KOTA CILEGON - Ratusan buruh dari Kota Cilegon berangkat ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Masa buruh yang mengatasnamakan KSPI ke Jakarta menggunakan 10 bus dan kendaraan lainya sekira pukul 08,00 WIB.

Eko Purwanto, Sekretaris Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Cilegon menjelaskan, pihaknya ke DPR RI melakukan aksi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang mana RUU tersebut jelas – jelas mendegradasi atas apa yang selama ini telah didapatkan atau menjadi hak para buruh selama ini. "Hilangnya pesangon, status pekerjaan yang terus PKWT, jam kerja yang exploratife, mudahnya sistem PHK karena tidak perlu lagi ijin PPHI, hilangnya sanksi terhadap perusahaan, mudahnya TKA unskill masuk Indonesia karena tidak lagi ada ijin bagi TKA yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja, " katanya. Selain itu, kata dia, kebijakan itu juga akan membuat hilangnya upah minimum karena adanya hanya UMP autshorching seumur hidup. "Karena sudah tidakk ada lagi batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa disubconkan sehingga mengakibatkan hilangnya jaminan sosial, itulah mengapa kami tetap menolak," tegasnya. Ditambahkan, masalah lainnya yang kita tuntut adalah menolak PHK massal ditengah pandemi Covid 19, dimana perusahaan sudah banyak mendapatkan stimulus dari pemerintah baik terhadap keringanan pajak dan kemudahan lainnya."Kami minta agar PHK menjadi jalan terakhir dan harus diupayakan hal -hal lain seperti dirumahkan WFH dll, baru dilakukan PHK sesuai dengan prosedur yang berlaku," pintanya. Buruh Diterima Parlemen Di DPR, perwakilan buruh diterima sejumlah anggota dewan yang terkait dengan RUU ini. Kepada anggota parlemen, buruh menyampaikam tuntutan dan memberikan masukan, diantaranya mengusulan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja Omnibus Law agar tidak menghambat klaster yang lainnya. "Kami percaya terhadap Panja dan Baleg DPR RI ada Partai Gerindra, PKS, Nasdem dan Demokrat dan masih ada partai yang lainnya yang masih peduli dengan rakyat," katanya. Sementara itu di tempat terpisah saat dimintai komentarnya terkait persoalan buruh di Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, Bakal Calon Wakil Walikota Cilegon mengatakan, RUU itu kurang berpihak apalagi perlindungan kepada rekan-rekan buruh. Padahal semua hak yang diberikan adalah nilai minimalis. "Teman - teman buruh hanya meminta haknya agar tetap diberikan mutlak seperti uang pesangon, UMK diterapkan, jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan " kata Sanuji. Sanuji berjanji, jika nanti terpilih akan membuat perda khusus soal pembahasan ketenagakerjaan. "Kami bisa bantu menekan para pengusaha industri agar bisa menerapkan beberapa tuntutan yang diharapkan oleh seluruh temen-temen buruh, Cilegon kaya kok dan banyak pemasukannya kami hanya tinggal mengawal dan memastikan kebijakan tersebut bisa diwujudkan di Kota Cilegon," ujarnya. Penulis : Catur Budiyanto Editor : Karnoto



No comments

Powered by Blogger.