Header Ads

Gandeng Forum Ponpes, Fraksi PKS DPRD Banten Ajak Ulama Cermati RUU Omnibuslaw


BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten mengajak ulama yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten untuk bersama - sama mencermati Rancangan Undang - Undang Omnibuslaw.

Mereka diajak dalalm forum Diskusi Publik “Potensi Bahaya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bagi Pesantren dan Pendidikan formal". Hadir dalam acara tersebut sejumlah narasumber, yaitu Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI dan Iip Makmur, anggota DPRD Provinsi Banten.

Juheni M Rois, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKS terhadap keberadaan pondok pesantren yang sudah berdiri bahkan jauh sebeum Republik Indonesia berdiri.

Fraksi PKS menggandeng Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren sebagai lembaga yang menaungi keberadaan pondok pesantren di provinsi Banten agar sama – sama bisa mencermati perkembangan pembahasan Undang – undang ini.

Sulaeman Effendi, Ketua Presidium FSPP Banten, menyampaikan ada lebih dari empat ribu pondok pesantren di Banten berdasarkan catatan FSPP.

"Tentu saja jika ada potensi dari RUU Omnibus Law yang berdampak pada keberadaan pondok pesantren, FSPP perlu mencermatinya. Dalam waktu dekat FSPP juga akan melakukan kajian terhadap persoalan ini," katanya.

Sementara itu, Bukhori Yusuf yang merupakan anggota panja RUU Omnibus Law menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law bukan hanya sekadar menyederhanakan 79 Undang – undang tetapi merubah lanskap kehidupan masyarakat.

"RUU Omnibus Law bukan hanya membahas soal investasi meskipun investasi menjadi tujuan besar dari RUU Omnibus Law ini," katanya.

Sebagai alumni pesantren, ia menangkap ada potensi yang membahayakan keberadaaan pondok pesantren dalam RUU ini. Meskipun pesantren telah memiliki undang – undang tersendiri yang mengaturnya yakni UU NO 18/2019 tentang pesantren, namun pesantren telah dimasukkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU  NO 20/ 2003 tentang sisdiknas dan UU ini termasuk salah satu dari 79 UU yang terkait dengan RUU Omnibus Law.

"Didalam pasal 71 RUU Cipta Kerja terdapat pasal sanksi pidana berupa denda dan atau denda bagi penyelenggara pendidikan non formal yang didirikan tanpa izin pemerintah," jelasnya.

Masih menurut Bukhari, hal itulah justru yang menjadi letak kerawananya. Padahal pesantren telah ada sebelum republik ini berdiri dan selama ini telah ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bahkan, kata dia, banyak pesantren khususnya pesantren salafiyah berdiri tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah. Anggota Komisi VIII ini menjelaskan, sanksi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, ketentuan baru tersebut juga sangat tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 karena menghambat warga negara untuk memperoleh akses pendidikan yang merupakan haknya.

“Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian masih di pasal yang sama pada ayat (3) dijelaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,"jelasnya.

Pada bagian lain, pasal yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU ini justru bertentangan dengan konstitusi sehingga bisa membatalkan usaha negara mencapai tujuannya, bahkan menghalang tujuan dari pendidikan itu sendiri” bebernya.

Bukhori mendesak agar pemerintah segera mencabut pasal bermasalah tersebut. Sebab menurutnya, apabila persoalan yang membelit adalah isu perizinan, maka konsekuensinya seharusnya bersifat administratif, bukan diperlakukan secara pidana.

Menanggapi pemaparan narasumber, La Ode Asrorudin Taufiq, pengurus FSPP Bidang Advokasi dan Badan Hukum, menyampaikan keherananya mengapa pemerintah tidak fokus saja melakukan konsolidasi hokum terhadap undang – undang yang serumpun atau satu kluster.

Ia pun mengusulkan agar Fraksi PKS DPR RI menolak saja RUU Omnibus Law karena menurutnya banyak kalangan buruh juga sudah menyampaikan penolakanya terhadap RUU ini.

Sumber : Press Release
Editor : Karnoto


No comments

Powered by Blogger.