Header Ads

Belajar dari Kasus Dede Rohana Putra


Jujur saya kaget ketika dikirimi konten video Dede Rohana Putra yang belakangan menjadi viral dan berbuntut panjang. Ada konten yang cukup fatal menurut saya dalam video tersebut, yaitu pada kalimat "Warga Banten tidak usah ke pantai cukup diwakili saya sebagai anggota DPRD Banten. Ntar kalau pada kesini jadi ramai," kurang lebih isinya seperti itu.

Kefatalan pertama adalah pada kalimat bahwa dirinya mewakili warga Banten dan atas nama anggota DPRD Banten. Andaikan tidak ada kalimat itu mungkin tidak begitu riskan, tapi ketika membawa nama institusi maka itu menjadi fatal.

Apalagi lembaga itu parlemen, dimana institusi ini menjadi perwakilan rakyat yang menyuarakan perasaan dan aspirasi masyarakat. Celakanya konten itu dibuat ketika kondisi masyarakat sedang galau menghadapi Covid -19, Lebaran Idul Fitri dan larangan Gubernur Banten soal objek wisata.

Andaikan dalam situasi normal mungkin ceritanya akan berbeda, tetapi konten itu keluar disaat masyarakat benar - benar sedang galau, terutama dari sisi ekonomi. Dari konten gambarnya pun sebenarnya kurang elok karena menampilkan "kemewahan" dalam perspektif publik.

Mungkin bagi Dede Rohana piknik di Anyer itu rekreasi murahan, tetapi bagi masyarakat luas menginap di hotel itu masih menjadi kemewahan. Disinilah menurut saya Dede Rohana kurang bisa menempatkan posisinya antara personality sebagai pengusaha dan sisi lain sebagai wakil rakyat.

Andaikan ia bukan wakil rakyat mungkin publik akan memuji karena itu menggambarkan kesuksesan seorang Dede Rohana sebagai pengusaha, tetapi ketika ada logo parlemen tersematkan maka itu akan lain ceritanya.

Dalam konteks dia sebagai seorang pengusaha saya bisa memaklumi, karena rekreasi bersama keluarga bahkan menampilkan kemewahan itu hal biasa bahkan terkadang semacam keharusan untuk memperlihatkan bahwa seseorang itu sukses menjadi pengusaha.

Justru aneh ketika seorang pengusaha sukses tetapi tidak pernah menampilkan kemewahannya. Tetapi akan lain ceritanya ketika kemewahan itu ditampilkan oleh seorang pejabat publik apalagi wakil rakyat, ini akan diposisikan lain.

Kasus Dede Rohana benar - benar menjadi pelajaran bagi anggota dewan lain. Sebab banyak juga pengusaha yang kini menjadi anggota parlemen di Banten. Mereka benar- benar harus menjaga perasaan rakyat, apalagi ditengah kondisi serba sulit seperti sekarang ini.

Saya tidak menuduh Dede tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat, beberapa kali saya melihat dia melakukan aksi sosial. Tetapi dalam konteks politik maka tidak bisa lepas dari apa yang disebut persepsi. Seorang wakil rakyat bukan saja harus peduli terhadap perasaan dan nasib rakyat, tetapi dia juga harus tampak peduli.

Makanya penting bagi seorang politisi mengekspos kepeduliannya terhadap masyarakat. Ini bukan persoalan amal yang disembunyikan, ini menyangkut ruang persepsi dalam politik yang itu sebuah keniscayaan.

Makanya saya bisa memaklumi mengapa anggota dewan jarang mengekspos usai melakukan  studi banding, karena nanti akan dipersepsikan lain oleh publik, Bisa jadi publik akan menyebutnya "Studi Kelayaban" bukan "Studi Kelayakan".

Itulah mengapa idealnya seorang politisi punya teman diskusi soal perspesi ini untuk share hal - hal strategis, karena ketika sebuah konten yang dipersepsikan publik negatif atau kurang etis sudah meluncur ke media maka tidak akan bisa ditarik kembali. Paling - paling hanya bisa mengklarifikasi, itupun tidak akan menghapus memori publik yang terlanjur memberikan stigma negatif.

Penulis,
Karnoto
Founder BantenPerspektif
Pernah studi Ilmu Marketing Communication Advertising di Univ.Mercu Buana, Jakarta
Founder MahartiBrand

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.