Header Ads

Parlemen Respon Positif Rencana Pemprov Banten Hibahkan Gedung untuk MUI dan NU



BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Pemerintah Provinsi Banten meminta persetujuan DPRD Provinsi Banten secara resmi terkait permohonan hibah tanah dan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten.

Permintaan Pemprov Banten tersebut pun mendapat sambutan positif dari parlemen. Dan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (29/7/2021) menyetujui rencana Pemprov Banten tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Pemprov Banten tersebut karena sesuai dengan visi dan misi yang pernah disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

"Kami apresiasi kepada Gubernur yang telah mengambil inisiasi untuk menghibahkan gedung yg selama ini dipakai oleh NU dan MUI," kata Budi.

Dikatakan anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan,  soal aset ini sudah sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 396 ayat (1) huruf (c).

"Semoga dengan penyerahan ini lebih memantapkan peran NU Dan MUI dalam mewarnai   karakter masyarakat Banten sesuai dengan visi misi Gubernur untuk membentuk masyarakat yang berakhlakuk karimah," jelas Doktor Ilmu Akuntansi ini.

Seperti diketahui, MUI dan PWNU merupakan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan independen, berdasarkan peraturan yang berlaku dapat diberikan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 396 ayat (1) huruf (c).

Sesuai pasal 331 ayat (1) huruf (a) bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat Persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan. Pada Pasal 403 ayat (2), Andika melanjutkan, menyatakan bahwa dalam hal hibah memerlukan Persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. (rls/kar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.