Header Ads

Tunda Pembangunan Fisik, Dana Desa Difokuskan Penanganan Covid - 19


BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta seluruh perangkat desa untuk lebih maksimal dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19, utamanya melalui kebijakan PPKM Mikro maupun Darurat. Karena praktiknya, PPKM Mikro di Tingkat Desa berdampak terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, utamanya sektor ekonomi, sosial dan politik.

Untuk meminimalisir dampak ekonomi terhadap masyarakat, Gubernur menginstruksikan seluruh Kepala Desa untuk sesegera mungkin mendistribusikan 8 (delapan) persen anggaran dari Dana Desa untuk bantuan masyarakat.

“Anggaran Desa, direfocusing untuk PPKM sebesar 8 % sehingga ini akan menunda beberapa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Karena itu, saya minta seluruh Kepala Desa untuk benar-benar serius dalam mengelola anggaran khusus untuk Covid-19 ini, agar sasarannya tepat,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutannya yang dibacakan Asda I Septo Kalnadi pada acara Rakor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten di Anyer Kabupaten Serang (28/8/2021).

Tak hanya soal dampak ekonomi, Gubernur juga mewanti-wanti seluruh Kepala Desa untuk memperhatikan dampak sosial dan poltik akibat PPKM Mikro. Untuk itulah dibutuhkan edukasi secara masif kepada masyarakat agar berbagai kebijakan program yang telah dirancang berjalan dengan maksimal.

“PPKM ini juga membatasi aktivitas sosial masyarakat seperti ibadah, acara pernikahan, sekolah dan lain-lain. Ini harus diperhatikan oleh seluruh Kepala Desa agar pelaksanaan PPKM ini bisa efektif mengurangi sebaran virus Covid-19,” baca Septo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Enong Suhaeti mengatakan, dalam rangka peningkatan penyerapan Dana Desa, terutama dalam penyerapan dana PPKM serta BLT DD untuk penanggulangan dampak Covid-19, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Satker Kabupaten, termasuk seluruh Kepala Desa.

Perlu adanya komitmen bersama antara DPMD Kabupaten, Pemerintahan Desa, BPD dan Masyarakat agar pelaksanaan tahapan perencanaan Tahun 2022 dapat dilaksanakan tepat waktu. (rls/kar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.