Header Ads

Ketika Cinta Laura Adu Gagasan dengan Politisi PKS

 


BANTENPERSPEKTIF.COM, POLITIK - Cinta Laura terlibat adu gagasan dengan seorang politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamal Albinsaid dalam sebuah acara di Mata Najwa beberapa hari lalu.

Adu gagasan ini mencuat ketika Najwa Sihab melempar isu soal kekerasan seksual dan RUU PKS. Cinta yang menjadi Duta Anti Kekerasan Seksual mengatakan dampak psikologis korban kekerasan seksual sulit dihilangkan mau apapun caranya.

Ia mencontohkan cara penanganan korban kekerasan seksual di Amerika Serikat, dimana peran negara sangat optimal karena korban akan mendapatkan perhatian hingga bantuan hukum secara gratis kepada korban.

"Di Indonesia mungkin ada tetapi tidak optimal," kata Cinta. Dikatakan Cinta, ada beberapa faktor mengapa Indonesia belum optimal dalam kasus penanganan kekerasan seksual salah satunya adalah soal anggaran yang disediakan untuk penanganan tersebut.

Sementara Gamal menjelaskan terkait RUU PKS, mengapa Fraksi PKS belum menyetujui RUU tersebut karena dinilai belum komprehensif. "Banyak ruang lingkup yang belum tercover dalam RUU ini," kata Gamal.

Selain itu, kata Gamal, bukan hanya kekerasan seksual tetapi juga harus mencakup kejahatan seksual. "Aspek pencegahan juga harus dioptimalkan," kata Gamal. Saat Gamal mengutarakan kalimat kejatahan seksual inilah Cinta Laura keberatan.

Dikatakan Cinta, kata - kata kejahatan seksual itu subjektif sehingga dirinya justru mendorong disahkannya RUU PKS karena dalam undang - undang tersebut korban mendapatkan perlindungan.

"RUU PKS memberikan support kepada korban dimana dalam RUU tersebut disebutkan korban akan mendapatkan pendampingan dan pemulihan," kata Cinta. Gamal pun menanggapi pernyataan Cinta yang mengatakan seksual konsen menjadi krusial.

"RUU PKS mengadopsi seksual konsen yang tidak kompatible," kata Gamal. Seharusnya, kata Gamal, RUU PKS tidak hanya melihat aspek kemanusiaan tetapi juga aspek ketuhanan seperti ketahanan keluarga, memerangi pornografi sehingga RUU PKS secara substansi tidak mewakili kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual untuk itu perlu dikaji mendalam. (dbs/kar) 

Diberdayakan oleh Blogger.