Header Ads

Parlemen Banten Bahas Raperda Keuangan Daerah yang Berisi 15 Bab


BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Panitia Khusus II DPRD Banten menggelar rapat kerja dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung Serba Guna DPRD Banten pada selasa (23/03/2021).

Pada rilis yang diupload di website resmi DPRD Banten, rapat dengan agenda pemaparan dengan OPD Provinsi Banten ini dipimpin langsung oleh Tubagus Luay Sofhani, didampingi oleh Neng Siti Juleha selaku Wakil Ketua dan Ria Mahdia Fitri  selaku Sekretaris. 

Selain itu, rapat  juga dihadiri oleh anggota pansus lainnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al muktabar serta OPD terkait untuk menyampaikan paparan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hilmi Fuad, salah seorang anggota pansus dari Fraksi PKS menanyakan terkait perubahan perda kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan jika terjadi hal-hal diluar keinginan rancangan raperda ini. 

Sayangnya tidak ada keterangan detail dalam rilis yang dibuat bagian Humas DPRD Banten terkait diluar keinginan rancangan yang dimaksudkan oleh Hilmi Fuad.

Ditempat yang sama, R.Berly R.N selaku sekretaris dari Bapenda menjawab bahwa raperda ini terdiri dari 15 bab yang dimana sudah diatur dari awal sampai akhir. Jika terjadi hal-hal diluar keinginan maka rancangan raperda ini tidak akan ada masalah yang krusial untuk dihadapi.

“Kedepannya, jika nanti masih ada perda yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan daerah tidak akan jadi masalah,” ujarnya.

Dalam penutupnya, Tubagus Luay Sofhani selaku ketua pansus menjelaskan bahwa dirinya dan anggota pansus lainnya sudah membuat perbandingan antara perda lama dan perda saat ini. (rls/knt).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.