Header Ads

Gubernur Banten Tegaskan Tak Ada Kyai yang Korupsi Dana Hibah

Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Abuya Muhtadi, kyai karismatik asal Pandeglang pada acara ditahun 2020. Dok/Foto:PemprovBanten

BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Isu pemotongan dana bantuan pondok pesantren yang digelentorkan Pemerintah Provinsi Banten menjadi isu sensitif karena menyangkut citra pondok pesantren termasuk para pengelola di dalamnya.

Untuk itu Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan masyarakat jangan terbawa opini seolah - olah pengelola pondok pesantren itu korupsi dan jangan mendeskreditkan para kyai.

“Jangan sebut kyai koruptor,  kiyai tidak ada yang koruptor, toh sejak dulu juga tidak kita bantu mereka tetap berjalan. Mereka berdiri sendiri. Mengayomi masyarakat. Jangan main stigmatisasi,” tegas WH, Senin (24/5/2021)

WH mengaku prihatin, karena program yang sedianya dikucurkan untuk memakmurkan pondok pesantren malah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. WH sendiri sudah mengendus adanya pemotongan yang dilakukan oknum.


“Calo-calo itu yang main, nanti juga akan saya bongkar, saya pastikan Kiyai tidak ada yang korupsi. Mereka (Kiyai) itu berjuang di tengah masyarakat. Pelaku-pelaku korupsi itu bukan Kiyai,” tandasnya.

Dijelaskan WH, dikucurkannya dana hibah ponpes itu murni untuk memakmurkan pesantren, bukan untuk kepentingan apapun apalagi jika ada yang mengkait-ngaitkan ada kepentingan politik.

“Sudah lebih dulu saya tahu Pilgub akan digelar 2024, jadi terlalu jauh lah kalau mengaitkan ke politik,” katanya. Seperti diketahui, kasus dana hibah terus bergulir pasca Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan empat orang tersangka pada kasus pemotongan dana hibah pondok pesantren. 

Sekadar diketahui, WH selama ini cukup intens membangun komunikasi dengan para ulama, kyai dan pengasuh pondok pesantren. Dari intesitas itulah ia tahu kondisi pondok pesantren yang harus diberikan perhatian khusus.

Sampai akhirnya mengeluarkan kebijakan bantuan dana untuk pondok pesantren di Banten. Namun sayang ditengah perjalanan sejumlah oknum memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingannya pribadi dengan cara memotong dana bantuan tersebut/

WH pun geram dan akhirnya inisiatif untuk melaporkan kasus tersebut sebagai bentuk komitmen dirinya selaku kepala daerah terkait good goverments dan clean goverments. (rls/kar)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.