Header Ads

Inilah Pegawai Pemprov Banten yang Wajib Bekerja di Rumah


BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerapkan tugas kedinasan baru dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penyebaran dan penularan virus Covid-19 yang saat ini cenderung meningkat.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor :800/1469-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Pergi Keluar Daerah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2021. Surat Edaran tersebut berlaku sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Surat Edaran Sekda Banten itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona VIRUS DISEASE 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten ini juga memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang saat ini semakin meningkat dan memerlukan perhatian yang sangat serius.

Pemprov Banten menerapkan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) sebesar 100% bagi perangkat daerah kritikal,yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk perangkat daerah esensial, Pemprov Banten menerapkan 25% bekerja di kantor atau WFO (Work From Office) dan 75% bekerja di rumah  atau WFH (Work From Home), yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (rls/kar)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.