Header Ads

Jazuli Abdillah; Hargai Kinerja Para Pendamping Bantuan Sosial


BANTENPERSPEKTIF.COM, PARLEMEN - Kinerja para pendamping dan petugas penyalur Bantuan Sosial (Bansos), baik PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun BST (Bantuan Sosial Tunai)  harus diapresiasi dan diberi penghargaan oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah. 

Apalagi bantuan tersebut  disalurkan sebelum maupun saat pandemi Covid-19, dimana masyarakat memang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Selain honor atau insentifnya minim, mereka juga saat ini bekerja ditengah tekanan. Tapi tetap menunaikan tugasnya dengan tanggungjawab dan ikhlas. 

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah saat memberikan bantuan kepada beberapa warga yang isoman akibat terkena Covid-19. 

"Para pendamping dan petugas yang rela melayani warga dalam penyaluran bansos itu adalah orang-orang yang luar biasa," kata Jazuli. Dikatakan Jazuli,  penyaluran Bansos PKH, BPNT, BLT maupun BST yang berasal dari pendamping PKH, TKSK dan PSM yang kebanyakan aktivis ibu-ibu serta dibantu oleh staf-staf kelurahan dan kecamatan sampai ke RT RW itulah mengapa mereka harus diapresiasi dan dijaga semangat keikhlasannya. 

"Saya sudah lama mengusulkan agar honor atau insentif mereka ditambah yang wajar, dan fasilitas kerjanya diperhatikan. Hal ini pada gilirannya akan memperlancar proses pendataan dan distribusi bansos kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) menjadi lancar dan tepat sasaran," terangnya. 

Warga, kata Jazuli, tidak tahu bahwa kebijakan ini bukanlah tanggungjawab pendamping atau petugas, mereka hanya membantu verifikasi usulan data dan menyalurkan di sekolah atau langsung ke rumah-rumah. Tapi yang berhadapan langsung dengan warga adalah mereka. 

"Ada yang protes, komplain, marah-marah, memaksa bahkan merintih agar bisa menerima bansos. Padahal tidak sesuai data. Ini fakta yang terjadi." Kata Jazuli.

Masih menurut Jazuli, jangan sudah capek dan lelah bekerja, tapi masih dicurigai melakukan pemotongan. Apalagi yang skema bansosnya dengan Non Tunai, gimana motongnya, itukan langsung ke rekening warga berdasarkan data yang berhak. Jadi, janganlah saling curiga, apalagi sampai menuding. 

Bila ada dugaan kasus tertentu, tambah Jazuli maka bisa tabayun atau klarifikasi, bahkan evaluasi serta pembinaan, tidak langsung diblow up ke media sehingga jadi konsumsi publik. Kan semua ada sistem dan mekanismenya. Tambah wakil rakyat penggagas gerakan literasi ini.

"Saya setuju dengan walikota Tangerang, agar tidak toleran dengan pemotongan, walaupun hanya sebesar 50.000 dalam kondisi pandemi ini sangat bermanfaat. Tapi apakah pemotongan itu benar-benar terjadi. Kan perlu proses pembuktian dan tela'ah yang komprehensip mengapa terjadi, bukan sekedar dari pengakuan warga yang grogi atau syok karena di kelilingi pejabat dan polisi," tegas Jazuli.

Lalu, kata dia, perjelas juga kategori pemotongan yang dilarang dalam aturan, atau hanya sekedar upah dari penerima terhadap orang yang mengantarkan ke lokasi penerimaan bantuan. 

"Atau bisa juga karena rasa kesetiakawanan untuk saling tolong menolong dari warga KPM yang telah menerima dengan jumlah yang utuh (tidak dipotong), kemudian secara ikhlas dibagi kepada warga yang tidak menerima bantuan, karena kedekatan keluarga atau persahabatan. Itu berbeda. Yang jelas tidak boleh adalah seharusnya warga menerima 300.000, tapi saat diterima jumlahnya tidak sesuai, hanya 250.000,   terjadi potongan sebesar 50.000. Ini dilarang," tambahnya. (rls/kar)




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.