Header Ads

KPK Menilai Baik kepada Pemprov Banten

 


BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan dengan nilai Baik dan peringkat ke-5 kepada Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Banten melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dengan indeks 89,19.

Penilaian tersebut disampaikan bersamaan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). 

Diketahui, capaian indeks MCP tahun 2021 sebesar 89,19, meningkat disbanding tahun 2020 sebesar 88,58. Indeks MCP Pemprov Banten pada Peringkat 5 setelah Pemprov Jawa Barat (91,25), Pemprov Sulawesi Utara (91,12), Pemprov Bengkulu.

Hadir pada acara tersebut Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin. Berdasarkan data yang kami terima, sejak diluncurkan pada 2018, setiap tahun indeks pencegahan korupsi Pemprov Banten terus mengalami peningkatan dan selalu berada di peringkat atas nasional. 

Pada 2020 indeks MCP Pemprov Banten sebesar 88,58. Data Korsupgah KPK RI, pada 2019, capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi mencapai 82 persen. Sedangkan pada 2018, capaian indeks MCP Pemprov Banten mencapai 69 persen.

Sebagai informasi, MCP Korsupgah KPK merupakan Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi  (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi, yakni: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Manajemen Aset Daerah.

Pada 2022, program MCP Korsupgah diperkuat dengan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (dbs/kar)

Diberdayakan oleh Blogger.